Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025: Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Apr 21, 2025
- Rastono Sumardi
- Pemerintahan, Artikel
Oleh : Rastono Sumardi
Latar Belakang
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 dikeluarkan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas desa dan kelurahan. Kebijakan ini muncul di tengah semangat pembangunan inklusif yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Melalui pembentukan *Koperasi Merah Putih* di setiap desa dan kelurahan, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi.
Tujuan Utama
Inpres ini bertujuan untuk:
1. Mendorong kemandirian ekonomi desa dan kelurahan melalui wadah koperasi yang dikelola secara partisipatif.
2. Mempercepat pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.
3. Menghidupkan kembali semangat gotong royong dan nasionalisme ekonomi, sebagaimana simbol Merah Putih yang diusung dalam nama koperasi.
Instruksi kepada Para Menteri dan Kepala Lembaga
Presiden menginstruksikan kepada sejumlah pihak untuk mengambil langkah konkret, di antaranya:
- Menteri Koperasi dan UKM : Menyusun panduan teknis pembentukan koperasi, melakukan pendampingan intensif, dan menyediakan pelatihan manajemen koperasi.
- Menteri Dalam Negeri : Mengarahkan pemerintah daerah agar mendukung kebijakan ini melalui alokasi anggaran dan kebijakan daerah yang berpihak pada koperasi.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Memanfaatkan dana desa untuk mendukung operasional awal koperasi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat.
- Menteri BUMN: Mendorong kemitraan koperasi dengan BUMDes dan BUMN serta menyalurkan bantuan CSR untuk koperasi.
- Gubernur, Bupati/Wali Kota : Memastikan implementasi di lapangan dengan membentuk minimal satu koperasi Merah Putih aktif di setiap desa atau kelurahan sebelum akhir tahun 2026.
Fokus Program Koperasi Merah Putih
Koperasi ini dirancang agar fleksibel mengikuti potensi lokal dengan sektor prioritas meliputi:
- Pertanian dan pangan
- Perikanan dan kelautan
- Perdagangan lokal
- Pengolahan hasil bumi
- Simpan pinjam dan layanan keuangan mikro
- Ekonomi digital berbasis desa
Simbol "Merah Putih" dan Makna Kebangsaan
Pemberian nama Koperasi Merah Putih bukan sekadar simbolisme. Ia menjadi manifestasi dari semangat kebangsaan, kedaulatan ekonomi rakyat, dan semangat kolaboratif dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Koperasi ini diharapkan menjadi garda depan dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi di tingkat akar rumput.
Implementasi dan Pengawasan
Pembentukan koperasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal, tokoh adat, pemuda, dan perempuan. Pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh tim gabungan dari kementerian terkait, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan. Platform digital nasional juga disiapkan untuk memfasilitasi laporan perkembangan dan transparansi operasional koperasi.
Penutup
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 merupakan terobosan penting dalam mengarusutamakan peran koperasi sebagai pelaku utama dalam transformasi ekonomi desa. Dengan semangat Merah Putih yang menyala, koperasi desa dan kelurahan diharapkan tidak hanya menjadi motor ekonomi lokal, tapi juga penjaga nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan kemandirian bangsa.